Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan di daerah, kontribusi BPS adalah menyediakan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.
Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.
Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS menyediakan 2 jenis data yaitu data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro bulan Maret 2024 bersumber dari
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2024, telah selesai dilaksanakan. Tahapan pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan pada bulan Pebruari – Mei 2024. Salah satu data penting yang dihasilkan dari survei ini adalah angka kemiskinan level Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
Angka kemiskinannya dihitung berdasarkan pada Susenas Konsumsi Pengeluaran (SSN-KP) Maret 2024, dan tahun ini BPS melakukan percepatan penghitungan angka kemiskinan dengan harapan data tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para pengguna data utamanya Pemerintah Daerah.
Oleh karenanya pada hari Rabu, 24 Juli 2024, di ruang Guest House Timur Pendopo Lokatantra Lamongan, Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Bapak Bagyo Trilaksono memaparkan angka kemiskinan Kabupaten Lamongan, Tahun 2024 di depan Bapak Bupati Lamongan bersama jajaran pimpinan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bapak Bupati dan jajaran sangat antusias memperhatikan angka kemiskinan yang disajikan, mengingat hal tersebut identik dengan rapor atas langkah dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Dari paparan yang disajikan, pemerintah daerah bisa mendapatkan insightnya, sehingga dapat mengambil langkah strategis yang tepat dalam perencanaan dan implementasinya guna mencapai target angka kemiskinan satu digit.
Pada acara tersebut, dimoderatori oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan beberapa Kepala Dinas terkait, yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta tidak ketinggalan Bapak Sekretaris Daerah mengajukan pertanyaan-pertanyaan mulai dari proses pengumpulan data, unsur yang berpengaruh dalam menghasilkan angka kemiskinan tersebut, serta keterkaitan antar berbagai program pemerintah daerah yang telah digelontorkan kepada masyarakat guna menekan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan Kabupaten Lamongan yang saat ini masih di posisi dua digit, dan garis kemiskinan Bulan Maret 2024 berada di angka sebesar Rp. 524.636 rupiah per kapita, menjadi perhatian serius Bapak Bupati dan jajaran, karena butuh kerja keras dan upaya gotong royong dari seluruh OPD terkait, untuk bersama-sama, seiring dan sejalan serta fokus menekan angka kemiskinan.
Bapak Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA memberikan arahan di jajaran terkait agar menggerakkan program-program pembangunan daerah yang utamanya berdampak langsung dalam meningkatkan pendapatan dan taraf kesehatan masyarakat, dengan harapan, program-program tersebut mampu mempertahankan masyarakat yang telah terentaskan dari garis kemiskinan, menjaga agar tidak teperosok kembali di bawah garis kemiskinan serta mengentaskan lebih banyak lagi penduduk dari garis kemiskinan.
Di akhir acara, Pak Yes, panggilan akrab Bapak Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA, berpesan kepada jajarannya agar lebih banyak bersilaturahmi ke BPS sehingga mendapatkan lebih banyak insight terhadap data yang dihasilkan BPS untuk dijadikan arah dalam menyusun berbagai program pembangunan yang tepat sasaran.
Penulis : Dicky Harryadi
